Minggu, 31 Juli 2011

SIKAP POLITIK NU



BAB VI
SIKAP POLITIK  NU
DIBAWAH KEPEMIMPINAN 
KH.HASIM MUDZADI

Sebagai gerakan keagamaan, NU sebenarnya sudah cukup memiliki basis massa. Hanya disayangkan acapkali tidak dikelola secara maksimal sehingga sumber daya yang melimpah tersebut terkesan berserakan tidak beraturan. Akibat dari pengelolaan yang kurang maksimal tersebut, cita-cita yang pernah dilemparkan para pendirinya yakni NU sebagai gerakan Islam kultural, atau dengan sebutan gerakan "pribumisasi Islam" seakan-akan berhenti pada tataran elite NU saja, tidak tertransformasi sampai tataran grass root. Padahal kita ketahui, tataran grass root inilah yang sangat penting diperhatikan karena akan sangat membantu perjuangan yang selama ini di lakukan.

Apabila terdapat kritik yang tajam terhadap NU yang dianggap telah keluar dari Khittah 1926, karena NU dianggap telah berpolitik praktis, maka sekarang inilah saatnya bagi NU untuk menempatkan kembali sebagai basis perjuangan Gerakan Moral. Dengan demikian, kritik yang dilontarkan menjadi cambuk yang sangat bermanfaat bagi NU sendiri serta jamiyahnya untuk membawa kembali NU sebagai gerakan sosial keagamaan, bukan gerakan politik praktis.

Kejatuhan Gus Dur, telah menampar pipi kalangan Nahdiyin, marah, sakit dan malu menyelimuti kalangan Nahdiyin dari pusat sampai daerah, namun rasa duka seperti itu tidak berkelanjutan, dengan berbagai kepiawaiannya dibawah pimpinan KH.Hasim Mujadi Nahdlatul Ulama tampil kedepan mengambil posisi sebagai pembela umat, berbagai program konsolidasi terus digulirkan untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang lebih cemerlang. Sikap politik NU dibawah kepemimpinan KH.Hasim Mudzadi semakin netral, hal ini dapat kita lihat pada peristiwa kisruh di PKB, baik persetruan dengan Matori Abdul Jalil maupun kasus pemecatan Saefullah Yusuf sebagai Sekjen, NU tidak turut campur.

Dalam sebuah wawancara Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, konflik internal PKB menyebabkan kecenderungan terjadinya keresahan di kalangan umat nahdliyin. Karena itu, PB NU saat ini lebih memfokuskan diri untuk menyelamatkan warga nahdliyin dulu dan tidak mencampuri urusan partai politik. Kalau para kiai berupaya menyelesaikan masalah PKB melalui jalur NU, Hasyim menyerahkan semuanya pada Rais Aam untuk mengambil keputusan. PB NU sudah sepakat bahwa yang harus diselamatkan adalah warga nahdliyin dulu. Jangan sampai masyarakat nahdliyin resah karena konflik internal di PKB," kata Hasyim saat menjadi pembicara bedah buku berjudul Ideologi Kaum Fundamentalis di Hotel Natour Simpang (WARTA Keselamatan Warga NU lebih utama NU Online).

Langkah awal penyelamatan warga nahdliyin ini menurut Hasyim, sebenarnya sudah dilakukan melalui imbauan ke seluruh cabang NU. Salah satunya imbauan agar tidak terjadi perpecahan atau benturan antarwarga nahdliyin, baik di kalangan ulama maupun grass root.

Berkaitan dengan pemilu 2004 yang akan datang, KH Hasyim Muzadi berpendapat bahwa posisi NU akan lebih baik baik jika tidak ada pemihakan. Sementara itu jika ada tokoh NU yang dicalonkan, baik dalam jajaran legislatif maupun jajaran eksekutif, pencalonan tersebut tidak boleh mengganggu kapal induknya. “Mereka harus menjaga nama, kebesaran, dan citra NU dan ini tidak boleh menjadi fokus kegiatan NU,” tambahnya.
Sikap politik seperti ini diambil untuk lebih mempertegas sikap politik NU dan mengkokohkan serta mengaplikasikan Khithoh 1926. Pada kondisi seperti ini NU faham persis terhadap corak dan garis politik yang dimainkan oleh para politisi belakangan ini. Garis besar corak politik yang dimainkan para politisi itu bisa dijadikan bahan untuk mempertegas perbedaan politik yang harus dimainkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan.

Dengan merebaknya corak-corak  politik yang semakin praktis-pragmatik sebagaimana yang telah mewarnai kehidupan nasional beberapa tahun terakhir ini, maka khittah NU semakin relevan.  Makna yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran tentang khittah NU adalah membedakan antara langkah atau kegiatan politik [praktis] dengan kegiatan bersifat kemsayarakatan (jam’iyah). Dalam hal ini NU diposisikan sebagai organisasi social keagamaan yang berkiprah dalam masalah keagamaan dan kemasyarakatan (keumatan).   Sedangkan Politik praktis yang dimainkan para politisi dipartai politik adalah kegiatan  dan langkah-langkah taktis untuk mengejar posisi-posisi kekuasaan. Dengan kata lain politik praktis adalah politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kebalikannya, adalah kegiatan  politik kemasyarakatan, yakni politik yang dilakukan tidak untuk mengejar kekuasaan tetapi untuk mempengaruhi dan memandu kekuasaan [katakanlah kekuasaan negara] agar digunakan secara benar dan untuk mendorong proses perubahan untuk menciptakan sebesar-besarnya  kemaslahatan rakyat (mashalih al-ra’iyyah). Di kalangan organisasi non-pemerintah (LSM), yang terakhir itu biasa disebut sebagai politik nilai (the politics for values), sedangkan yang pertama adalah politik untuk mengejar kekuasaan (the politics for power).

Dengan demikian ada distingsi yang jelas antara dua jenis kegiatan politik tersebut. Politik praktis sebagaimana dilakukan atau dimainkan para politisi lebih didasari motif-motif merebut atau mempertahankan kekuasaan negara dan mengambil keuntungan-keuntungan ekonomi daripadanya. Sedangkan yang kedua untuk mendorong perubahan social-politik. Keputusan politik NU tahun 1984 merupakan keputusan strategis, dan amat tepat untuk kondisi masyarakat Indonesia, yang menempatkan NU pada posisi sebagai organisasi social keagamaan. Konsekuensinya NU membuat batas yang jelas dengan organisasi-organisasi social politik, tidak subordinat terhadap organisasi politik seperti partai politik. Dengan posisi tersebut posisi NU menjadi semakin strategis. NU, dengan demikian, dapat memainkan peran-peran politik yang didasari kepentingan umat secara keseluruhan tanpa membeda-bedakannya dengan pilihan politik masyarakat. Dengan fungsi ini NU dapat mendorong terjadinya perubahan social dan politik. Dalam konteks politik kenegaraan, maka organisasi kemasyarakatan seperti NU dapat memainkan fungsi sebagai penjaga dan memeliharan keutuhan negara Indonesia  dari kemungkinan dampak terburuk akibat perilaku  para politisi. Dengan sendirinya NU akan menjadi  kekuatan moral yang mengatasi berbagai kepentingan sempit kelompok-kelompok politik.

Menyikapi hal itu NU telah mempetakan persoalan-persoalan internal NU yang harus diatasinya,  persoalan-persoalan mendesak dan mendasar bangsa yang terabaikan oleh kalangan politisi, dan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi jam’iyah nahdliyin sendiri, agar komunitas NU dapat melakukan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan di bidang social, ekonomi dan politik mutakhir.  Tentu saja langkah-langkah dan kebijakan NU untuk mangatasi masalah-masalah  internalnya merupakan bagian penting yang harus ditempuh sebagai  upaya NU untuk memainkan peran-perannya untuk ikut mengatasi persoalan yang dihadapai bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Langkah semacam itu pada gilirannya akan menjadi sumbangan dan keterlibatan NU dalam  menentukan corak negara Indonesia sesuai cita-cita proklamasi, menjaga dan memelihara kesinambungannya (E.Sobirin Nadj  Revitalisasi Khthoh. NU Online)

Lampiran:
KHITTAH NAHDLATUL ‘ULAMA

1. Mukadimah  
Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat.

Dengan bermasyarakat, manusia  berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling Bantu membantu dan keseia sekataan merupakan persyaratan dari tumbuhnya persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M. dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlus sunah wal Jama’ah dan menganut salah satu mazhab  empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An’Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Idris Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut serta membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah subhanahu wata’ala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtra.

Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai khittah Nahdlatul Ulama.
2. Pengertian.
a.    Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
b.    Landasan tersebut adalah faham Islam ahlus sunnah wal jama’ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
c.    Khittah Nahdlatul Ulama juga digali intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa-kemasa.
3. Dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama
a.    Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam : Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al- Qiyas.
b.    Dalam memahami dan menafsirkan Islam  dari sumber-sumbernya tersebut di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham ahlus sunnah wal Jama’ah  dan menggunakan jalan pendekatan (Al-Mazdhab):
1.    Dibidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti   faham ahlus sunnah wal Jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy’ary dan Imama Abu Mansur Al-Maturidi.
2.    Dibidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-Mazdhab) salah satu dari mazdhab Abu Hanifah An-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal.
3.    Di bidang tashawwuf mengikuti antara lain Imam Al Junaedi Al-Bagdadi dan Imam Al-Ghazali serta Imam-imam yang lain.
c.    Nahdlatu Ulama  mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fithrah, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatu Ulama  bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta cirri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai-nilai tersebut.
4. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
Dasar-dasar pendirian faham keagamaan Nahdlatu Ulama  tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:
a.    Sikap tasawuth dan I’tidal
Sikap tengan dan berintikan pada prinsif hidup yang menjung-jung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan  bersama. Nahdlatu Ulama  dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi panutan yang bersikaf dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (akstrim).
b.    Sikap tatsamuh
Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah hilafiah, maupun dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
c.    Sikap tawazun.
Sikap seimbang dalam berhidmah. Menyerasikan hidmah kepada Allah subhanahu wata’ala, hidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup.
d.    Amar ma’ruf nahi munkar.
Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.
5. Prilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap      kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan sikap kemasyarakatan tersebut (angka 4) membentuk prilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi yang :
a.   Menjungjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
b.   Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.
c.    Menjungjung tinggi sifat keiklasan dalam berhidmah dan berjuang.
d.   Menjungjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah) persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi.
e.   Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlak al-karimah) dan menjungjung tinggi kejujuran (ashshidqu) dalam berpikir, bersikap dan bertindak.
f.     Menjungjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
g.   Menjungjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wata’ala.
h.   Menjungjung tinggi ilmu pengetahuan serta akhli-akhlinya.
i.     Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan bermazdhab yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
j.     Menjungjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat.
k.    Menjungjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
6.  Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama.
     Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa  bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagaan maupun kemasyarakatan.
  Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:
a.   Peningkatan silaturahmi/ komunikasi inter-relasi antara ulama yang bermazdhab.
b.   Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan/ pengkajian/ pendidikan.
c.    Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social.
d.   Meningkatkan taran dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.
      Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan hidmahnya menunjukan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus menerus dibina hubungan dan komunikasi antara para ulama sebagai pemimpin masyarakat serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan  yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari  masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa masalah kesatuan dan persatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, masalah da’wah Islamiyah, kegiatan social, serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, menjadi masyarakat sejahtra dan berakhlak mulia.
Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan partisipatif terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.

Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianut.
7. Fungsi organisasi dan kepemimpinan Ulama didalamnya.
      Dalam rangka melaksanakan ikhtiarnya Nahdlatil Ulama      membentuk organisasi yang mempunyai struktur tentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan – tujuan yang telah ditentukan , baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun kemasyarakatan.
     
      Karena pada dasarnya Nahdlatil Ulama adalah Jam’iyyah diniyyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam ahlussunnah wal jama’ah selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi.
      Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Nahdlatil Ulama menempatkan tenaga tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.
8.  Nahdlatil Ulama dan kehidupan berbangsa.
    Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatil Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Panca Sila sebagai dasar negara.
   
    Keberadaan Nahdlatil Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan  bangsa, menempatkan Nahdlatil Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan  bangsa menuju masyarakat yang adil  dan makmur yang diridlai Allah subhanahu wata’ala.
     
      Karenanya setiap warga Nahdlatil Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjungjung tinggi pancasila dan UUD 1945.
      Sebagai organisasi keagamaan Nahdlatil Ulama menempatkan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwah) toleransi (al-tasamuh) kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam, maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.
   
    Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatil Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warga-warga yang menyadari hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara.
   
    Nahdlatil Ulama sebagai jam’iyyah  secara organisasi tidak terikat dengan organisasi politik  dan organisasi kemasyarakatan manapun juga, setiap warga Nahdlatil Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggung jawab sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokrasi, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.
9.   Khotimah
      Khittah Nahdlatil Ulama ini merupakan landasan dan patokan-patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah subhanahu wata’ala terutama tergantung kepada semangat pemilikan warga Nahdlatil Ulama. Jam’iyyah Nahdlatil Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-citanya jika pemimpin dan warga benar-benar meresapi dan mengamalkan khittah Ulama ini.

ANGGARAN DASAR
NAHDLATUL ULAMA

MUQDDIMAH  
Bahwa agama Islam adalah Rahmat bagi seluruh alam karena ajarannya mendorong kegiatan para pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahtraan hidup di dunia dan di akhirat.
Bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jama’ah Indonesia terpanggil untuk melanjutkan da’wah Islamiyah dan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam satu wadah yang bernama NAHDLATUL ULAMA  yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
Bahwa kemaslahatan dan kesejahtraan warga NAHDLATUL ULAMA  menuju khaira ummah adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahtraan masyarakat Indonesia. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wata’ala, dalam perjuangan mencapai masyarkat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, Jam’iyah NAHDLATUL ULAMA berasaskan  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah sabhanahu wa ta’ala. Sebagaimana inti aqidah Islam yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta’ala.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia hanya bias diwujudkan secara utuh apabila seluruh potensi nasional difungsikan secara baik, dan NAHDLATUL ULAMA berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional merupakan suatu keharusan.
Bahwa untuk mewujudkan hubungan antara bangsa yang adil, damai dan manusiawi menuntut saling pengertian dan saling membutuhkan, maka NAHDLATUL ULAMA bertkad untuk mengembangkan Ukhuawwah Islamiyyah yang mengemban kepentingan nasional.
Menyadari hal-hal di atas maka disusunlah Anggaran Dasar NAHDLATUL ULAMA sebagai berikut:
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Jam’iyyah ini bernama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H. bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 2
Pengurus besr Jam’iyyah Nahdlatul Ulama  berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
AQIDAH / ASAS
Pasal 3
Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyyah diniyyah Islamiyyah beraqidah / berasas Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah dan menganut salah satu mazdhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara NAHDLATUL ULAMA berpedoman kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yng adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
BAB III
LAMBANG
Pasal 4
Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkar diatas garis khatulistiwa, yang terbesar diantaranya terletak terletak ditengah atas sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar dibawah khatulistiwa, dengan tukisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia kesebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih diatas dasar hijau.
BAB IV
TUJUAN DAN USAHA bertujuan untuk ikut serta membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah subhanahu wata’ala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtra.

Pasal 5
Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jam’ah dan menganut salah satu dari mazdhab empat, ditengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 6
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 5 di atas maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
a. Dibidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dalam masyarakat dengan melaksanakan da’wah Islamiyyah dan amar ma’ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuah Islamiyyah;
b. Dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan  pendidikan dan pengajaran  serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membidani manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
c. Dibidang social, mengusahakan terwujudnya kesejahtraan rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir-miskin, serta anggota masyarakat yang menderita lainnya.
d. Dibidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat.
e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (Maslahat al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
BAB. V
KEANGGOTAAN
Pasal 7
a.    Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
b.    Tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah aqil baligh yang menyatakan keinginannya dan sanggup mentaati Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, dapat diterima menjadi anggota
c.    Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 8
1.    Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban mendukubg usaha-usaha yang dijalankan Nahdlatul Ulama, dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.
2.    Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 9
Struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a. Pengurus Besar.
b. Pengurus Wilayah
c. Pengurus Cabang
d. Pengurus Mejlis Wakil Cabang
e. Pengurus Ranting.

Pasal 10
1.    Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat-perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Lajnah, dan Badab Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
2.    Ketentuan pembetukan Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 11
1.    Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syuri’ah, dan Tanfidiyah.
2.    Mustasar adalah Penasehat.
3.    Syuriyah adalah Pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4.    Tanfidiyah adalah Pelaksana Harian.
5. Tugas, wewenang, kewajiban dan hak mustasyar, Suriyah, dan Tanfidiyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 12
1.    Masa jabatan pengurus tersebut dalam pasal 9 adalah 5 (lima) tahun disemua tingkatan.
2.    Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
3.    Masa jabatan Pengurus Badan-badan Otonom ditentukan dalam Pelaturan Dasar Badan Otonom yang bersangkutan.
Pasal 13
1.    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.   Musyawarah Pengurus Besar.
b.   Pengurus Besar Harian Syuriyah.
c.    Pengurus Besar Lengkap Syuriyah
d.   Pengurus Besar Harian Tanfidiyah.
e.   Pengurus Besar Pleno.
2.    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.   Musyawarah Pengurus Wilayah.
b.   Pengurus Wilayah Harian Syuriyah.
c.    Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah.
d.   Pengurus Wilayah Harian Tanfidiyah
e.   Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidiyah.
f.     Pengurus Wilayah Pleno.
3. Pengurus Cabang  Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.   Musyawarah Pengurus Cabang
b.   Pengurus Cabang  Harian Syuriyah.
c.    Pengurus Cabang  Lengkap Syuriyah.
d.   Pengurus Cabang  Harian Tanfidiyah
e.   Pengurus Cabang  Lengkap Tanfidiyah.
f.     Pengurus Cabang  Pleno.
4. Pengurus Mejlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.   Musyawarah Pengurus Mejlis Wakil Cabang
b.   Pengurus Mejlis Wakil Cabang Syuriyah.
c.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang Tanfidiyah.
d.   Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Pleno.
5. Pengurus Ranting   Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.   Musyawarah Pengurus Ranting
b.   Pengurus Ranting Syuriyah.
c.    Pengurus Ranting Tanfidiyah.
d.   Pengurus Ranting  Pleno.
e.   Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 14
1.    Pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai tingkatannya.
2.    Ketentuan pemilihan dan penetapan pengurus Nahdlatul Ulama tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15
Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 16
Permusyawaratan dilingkungan Nahdlatul Ulama meliputi:
a.   Permusyawaratan tibgkat Nasional.
b.   Permusyawaratan tibgkat Daerah.
c.    Permusyawaratan bagi perangkat organisasi Nahdlatul Ulama.
Pasal 17
1.    Permusyawaratan tingkat Nasional dilingkungan Nahdlatul Ulama adalah:
a.   Muktamar.
b.   Konprensi Besar.
c.    Muktamar Luar Biasa
d.   Musyawarah Nasional Alim Ulama.
2.    Ketentuan permusyawaratan nasional sebagaimana disebut dalam huruf: a,b,c,d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 18
1.    Permusyawaratan untuk kepengurusan tingkat daerah meliputi:
a.   Konprensi Wilayah.
b.   Musyawarah Kerja Wilayah.
c.    Konprensi Cabang.
d.   Rapat Kerja Cabang.
e.   Konprensi Mejlis Wakil Cabang.
f.     Musyawarah Kerja Mejlis Wakil Cabang.
g.   Rapat Anggota.
2.    Permusyawaratan tingkat daerah, sebagaimana disebut dalam ayat 1 diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 19
Permusyawaratan untuk lingkungan Lembaga dan Badan Otonom diatur dalam ketentuan intern Lembaga dan Badan Otonom yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.    Permusyawaratan tertinggi Badan Otonom diselenggarakan segera sesudah Muktamar Nahdlatul Ulama berlangsung, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Muktamar berakhir.
b.    Permusyawaratan tertinggi Badan Otonom merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan program-program Nahdlatul Ulama.
c.    Segala hasil permusyawaratan Lembada, Lajnah dan/atau Badan Otonom dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku jika bertentangan dengan keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan Konprensi Besar.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 20
1.    Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan nahdlatul Ulama, Umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat;
2.    Sumberdana di lingkungan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
a.   Uang Pangkal.
b.   Uang I’anah syahriyah.
c.    Uang I’anah Sanawiyah.
d.   Sumbangan dari Warga Nahdlatul Ulama.
e.   Usaha-usaha lain yang halal.
3.    Pemamfaatan uang pangkal, I’anah syahriyah, I’anah sanawiyah, diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

Pasal 21
1.    Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana, inventaris kantor, gedung, tanah dan lain-lain, benda bergerak maupun tidak, harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi.
2.    Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidiyah  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mewkili Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, baik mengenai kepengurusan maupun tindakan kepemilikan, dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan Muktamar.
3.    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan pemilikan atau penguasaan dan/atau pengurusan kekayaan kepada pengurus tingkat dibawahnya yang ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 22
1.    Anggaran Dasar ini hanya diubah oleh keputusan Muktamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah Wilayah dan Cabang yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.
2.    Dalah hal Muktamar yang dimaksud ayat (1) ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum maka ditunda selambat-lambatnya satu bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 23
1.    Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sefaham.
2.    Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 (satu) di atas berlaku pula untuk pembubaran Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 24
Muqadimah Qanun Asasy oleh Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari dan Nashkah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Pasal 25
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 26
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak sesaat disahkan.
Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 18 Sya’ban 1420 H/26 Nopember 1999 M

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO XI

Prof.Dr.Sayyid Aqiel Al Munawwar (Katib)
HM.Rozi Munir,SE,MSc. (Ketua)
H.Ahmad Bagja. (Sekretaris)

Tim Perumus:
KH.Drs.A.Hafid Usman (PBNU), Ketua merangkap Anggota
H.Abdul Hadi (Kal-Sel) Wakil Ketua merangkap Anggota.
Drs.H.Sarbini Mahya (Irja) Sekretaris merangkap Anggora.
Prof.Dr.A.Rifai Siregar (Sumut) Anggota.
KH.Abdul Mujib Imrion (Jatim) Anggota.
DR.KH.Sahabudin (SulSel) Anggota
Drs.Marinah Hadi (NTB) Anggota
Ratu Dian Hatifah, S.Ag (PP-IPPNU), Anggota
Drs.Hasim Umasuqi (Maluku) Anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA 

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri atas:
1.    Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut salah satu mazdhab empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama.
2.    Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam,sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan, dan usaha-usana Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan berdomisili secara tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
3.    Anggota kehormatan, ialah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dianggap telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama, dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

BAB II
TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN
Pasal 2

1.    Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui ranting ditempat tinggalnya;
2.    Dalam keadaan khusus, pengelolaan administrasi anggota  tidaak melalui pengurus Ranting diserahkan kepada pengurus ranting ditempat tinggalnya atau ranting terdekat jika diterpat tinggalnya belum ada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
3.    Anggota luar biasa diterima melalui Pengurus Cabang, dengan persetujuan Pengurus Besar.

Pasal 3

1.    Penerimaan anggota biasa, maupun anggota luar biasa menganut cara aktif dan diatur dengan cara:
a.   Mengajukan permintaan menjadi anggota disertai penyertaan setuju pada aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama secara tertulis atau lisan dan membayar uamh pangkal sebesar Rp.500 Lima ratus rupiah);
b.   Jika permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan menjadi calon anggota selama 6 (enam) bulan, dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan secara terbuka.
c.    Apabila selama menjadi calon anggotayang bersangkutan menunjukan hal-hal yang positif maka ia diterima menjadi anggota penuh dan kepadanya diberikan kartu anggota;
d.   Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alas an yang kuat, bail syar’I maupun organisasi.
2.    Anggota keluarga dari anggota biasa Nahdlatul Ulama diakui sebagai anggota keluarga besar Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Pasal 4

1.    Anggota kehormatan dapat diusahakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan.
2.    Setelah memperoleh persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepadanya diberikan surat pengesahan.

Pasal 5

1.    Seorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri, dipecat atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Nahdlatul Ulama;
2.    Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada pengurus ranting secara tertulis, atau jika dinyatakan secara lisan perlu disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Ranting;
3.    Seseorang dipecat dari keanggotaan Nahdlatul Ulama, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama Nahdlatul Ulama, baik ditinjau dari syar’I kemaslahatan umum maupun organisasi, dengan prosedur sebagai berikut:
a.   Pada dasarnya pemecatab dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus Cabang Pleno setelah menerima usulan dari Pengurus Ranting  berdasarkan rapat Pengurus Ranting Pleno.
b.   Sebelum dipecat anggota yang bersangkutan diberi peringatan oleh Pengurus Ranting.
c.    Jika setelah 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan, maka Pengurus Cabang dapat memberhentikan sementara selama tiga bulan.
d.   Anggota yng diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam suatu Konperensi Cabang atau naik banding ke Pengurus Wlayah. Pengurus Wilayah dapat mengambil keputusan atas permintaan itu;
e.   Surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh Pengurus Cabang bersangkutan atas keputusan Rapat Pengurus Cabang..
f.     Jika selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak ruju ilal- haq, maka keanggotaannya gugur dengan sendirinya;
g.   Pengurus Besar mempunyai wewenang memecat seorang anggota secara langsung. Surat keputusan pemecatan itu dikirim kepada Cabang dan anggota yang bersangkutan.
h.   Pemecatan kepada seorang anggota yang dilakukan langsung oleh Pengurus Besar merupakan hasil Rapat Pengurus Besar Pleno.
i.     Anggota yang dipecat langsung oleh Pengurus Besar dapat membela diri dalam Konprensi Besar atau Muktamar.
4.    Pertimbangan dan tatacara tersebut ayat (3) juga berlaku terhadap anggota luar biasa dan anggota kehormatan, dengan sebutan pencabutan keanggotaan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6
Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban:
1.    Setia, Tunduk dan Taat kepada Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
2.    Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Nahdlatul Ulama, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;
3.    Membayar I’anah Syahriah (iuran Bulanan) atau I’anah Sanawiyah (iuran Tahunan) yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
4.    Memupuk dan memelihara ukhuah Islamiyah serta persatuan Nasional.

Pasal 7

1.    Anggota biasa berhak:
a.   Menghadiri Rapat Anggota Ranting, mengemukakan pendapat  dan memberikan suara.
b.   Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang ditetapkan baginya;
c.    Mengghadiri ceramah, kursus, latihan, pengajian dan lain-lain mejlis yang diadakan  oleh Nahdlatul Ulama.
d.   Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan cara dan tujuan yang baik.
e.   Mendapatkan pembelaan dan pelayanan.
f.     Mengadakan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya.
g.   Mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.
2.    Anggota luar biasa berhak;
a.   Menghadiri ceramah, kursus, latihan, pengajian dan lain-lain mejlis yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama.
b.   Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan cara dan tujuan  yang baik.
c.    Mendapatkan pelayanan informasi tentang program dan kegiatan Nahdlatul Ulama;
d.   Mengadakan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya.
3.    Anggota kehormatan berhak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama atas undangan pengurus dan dapat memberikan saran-saran/pendapatnya, namun tak memiliki hak suara maupun hak memilih dan dipilih.
4.    Anggota biasa dan luar biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi social kemasyarakatan lain yang mempunyai aqidah, asas dan atau tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV
TINGKAT KEPENGURUSAN
Pasal 8

Tingkat kepengurusan dalam Nahdlatul Ulama terdiri dari:
a.   Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Pusat;
b.   Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi;
c.    Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota Administratif.
d.   Pengurus Mejlis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan;
e.   Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9
1.    Pengurus Besar adalah kepengurusan organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2.    Pengurus  Besar sebagai tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama merupakan penanggung jawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksana keputusan-keputusan Muktamar.

Pasal 10.

1.    Pengurus Wilayah adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di Propinsi (daerah tingkat I ) atau daerah yang disamakan dengan itu. Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi (daerah tingkat I ) atau yang disamakan dengan itu.
2.    Pengurus Wilayah dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang;
3.    Permintaan untuk membentuk Pengurus Wilayah disampaikan kepada Pengurus Besar dengan disertai keterangan tentang daerah yang bersangkutan dan jumlah Cabang yang ada didaerah itu dengan melalui masa percobaan selama tiga bulan . Ketentuan mengenai keterangan data Wilayah tersebut ditentukan oleh Pengurus Besar.
4.    Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

1.    Pengurus Cabang adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatil Ulama di Kabupaten/Kota administrative.
2.    Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan di atas disebabkan oleh besarnya penduduk, lusnya daerah dan sulinya komunikasi, pembentukan Cabang diatur oleh kebijaksaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
3.    Pengurus Cabang dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Mejlis Wakil Cabang;
4.    Permintaan untuk membentuk Pengurus Cabang disampaikan kepada Pengurus Besar dalam bentuk suatu permohonan yang dikuatkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
5.    Pengurus Cabang memimpin dan mengkoordinir MWC dan Ranting di daerah kewenangannya, melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Wilayah  dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk daerahnya.

Pasal 12
1.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatil Ulama di Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu.
2.    Pengurus MWC dapat dibentuk  jika terdapat sekurang-kurangnya 4 (rmpat) Ranting di  Kecamatan atau yang disamakan dengan itu;
3.    Permintaan untuk membentuk MWC disampaikan kepada Pengurus Wilayah dengan diajukan rekomendasi Pengurus Cabang dan dapat disahkan oleh Pengurus Wilayah setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Pasal 13.

1.    Pengurus Ranting adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatil Ulama di desa/kelurahan atau yang disamakan dengan itu.
2.    Pengurus Ranting dapat dibentuk jika di suatu desa/kelurahan, atau daerah yang disamakan dengan itu, terdapat sekurang-kuranya 15 (lima belas) orang anggota;
3.    Dalam suatu desa/kelurahan atau daerah yang disamakan dengan itu, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Ranting jika keadaan daerah dan penduduknya memerlukan.
4.    Permintaan pembentukan Ranting disampaikan kepada Pengurus Cabang dengan diajukan dan direkomondasi oleh MWC dan dapat disahkan oleh Pengurus Cabang, setelah melalui maa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
5.    Untuk efektifitas organisasi dan pengembangan anggota, jika dianggap perlu dapat dibentuk kelompok Anak Ranting (KAR) setiap Kar sedikitnya terdiri dari 10 orang anggota, dipimpin oleh seorang Ketua KAR. Dalam KAR tidak terdapat struktue kepengurusan.

BAB V
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal  14

Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:
a.    Lembaga
b.    Lajnah
c.    Badan Otonom

Pasal 15

1.    Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatil Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatil Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
2.    Lembaga yang ada ditingkat Pengurus Besar pada saat Anggaran Rumah tangga ini ditetapkan adalah;
a.   Lembaga Dakwah Nahdlatil Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang penyiaran Agama Islam Ahlussunah Wal Jama’ah;
b.   Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatil Ulama disingkat LP Ma’arif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-pormal, selain pondok pesantren.
c.    Lembaga Sosial Mabarrot Nahdlatil Ulama disingkat LS Mabarrot NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang social dan kemasyarakatan.
d.   Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan Ekonomi warga Nahdlatil Ulama.
e.   Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatil Ulama disingkat LP2NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan pertanian dalam arti luas termasuk ekplorasi kelaulan;
f.     Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulamadi bidang pengembangan pondok pesantren.
g.   Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatil Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang kemaslahatan keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup;
h.   Haihah Ta’miril Masajid Indonesia disingkat HTMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan dan pemakmuran mesjid;
i.     Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat LAKPESDAM, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengkajian sumberdaya manusia.
j.     Lembaga Seni Budaya Nahdlatil Ulama disingkat LSBNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya termasuk seni hadrah;
k.    Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja disingkat LPTK NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan tenaga kerja;
l.     Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum, disingkat LPBH NU, bertugas melaksanakan penyuluhan dan memberikan bantuan hokum;
m.  Lembaga Pencak Silat disingkat LPS PAGAR NUSA yang   bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembanga seni bela diri pencak silat;
n.   Jam’iyyatul Qurra wal Huffadz bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatil Ulama dibidang pengembangan seni baca, methoda dan pengajaran dan hafalan Al-Qur’an.
3.    Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh permusyawarat tertinggi pada masing-masing tingkat Kepengurusan Nahdlatil Ulama.
4.    Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang, Mejlis Wakil Cabang, dan Rating disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

1.    Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang membutuhkan penanganan khusus;
2.    Lajnah yang ada ditingkat Pengurus Besar pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah:
a.   Lajnah Falakiyah, bertugas mengurus masalah hisab dan ru’yah;
b.   Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, bertugas dibidang penterjemahan, penyusunan dan penyebaran kitab-kitab menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah;
c.    Lajnah Auqof Nahdlatul Ulama bertugas menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan, yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama;
d.   Lajnag Zakat, Infaq dan shadaqah, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasyarufjan zakat, infaq dan shadaqah;
e.   Lajnah Batsul Masail Diniyah, bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu’iyyah dan waqi’iyyah yang segera mendapat kepastian hokum;
3.    Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
4.    Pembentukan Lajnah Wilayah dan Cabang dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia.

Pasal 17

1.    Badan Otonomi adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan klompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan;
2.    Kepengurusan Badan Otonom diatur menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing;
3.    Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan Aqidah, asas dan tujuannya dengan Nahdlatul Ulama
4.    Keputusan Kongres atau Konprensi Badan Otonom dilaporkan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama;
5.    Pengurus Nahdlatul Ulama berhak mengadakan perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Nahdlatul Ulama;
6.    Badan Otonom yang ada pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah:
a.   Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah, adalah Badan Otonom  yang menghimpun aliran pengikut thariqat yang mu’tabar dilingkungan Nahdlatul Ulama;
b.   Muslimat Nahdlatul Ulama; disingkat Muslimat NU adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota perempuan Nahdlatul Ulama;
c.    Fatayat Nahdlatul Ulama, disingkat Fatayat NU adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama;
d.   Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP-ANSOR adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota muda Nahdlatul Ulama;
e.   Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU adalah Badan Otonom yang menghimpun pelajar laki-laki dan Mahasiswa laki-laki;
f.     Ikatan Putri-putri Nahdlatul Ulama, disingkat IPPNU adalah Badan Otonom yang menghimpun pelajar perempuan, santri perempuan, dan mahasiswa perempuan;
g.   Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang menghimpun para sarjana dan kaum intelektual dikalangan Nahdlatul Ulama.

Pasal 18

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina dan mengayomi seluruh Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom pada tingkatannya masing-masing.

BAB VI
SUSUNAN PENGURUS BESAR
Pasal 19

1.    Mustasyar Pengurus Besar terdiri atas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
2.    Pengurus Besar Harian Syuriyah terdiri atas Rais’Aam, Wakil Rais’Aam dan beberapa Katib;
3.    Jumlah Rais dan Wakil Katib disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan tenaga yang tersedia;
4.    Pengurus Besar Lengkap Syuriyah, terdiri atas Pengurus Besar Harian Syuriyah dan beberapa A’wan.

Pasal 20

1.    Pengurus Besar Harian Tanfidziyah terdiri atas ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jendral, beberapa Wakil sekretaris Jendral, bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
2.    Jumlah Ketua, Wakil Sekretaris Jendral dan Wakil Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan tugas da tenaga yang tersedia.
3.    Pengurus Besar Kengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Besar Harian Tanfidziyah ditambah dengan Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah Pusat.

Pasal 21

Pengurus Besar Pleno terdiri atas Mustasyar, Pengurus Besar Lengkap Syuriyah, Pengurus  Besar Lebgkap Tanfidziyah, ditambah Ketua-ketua Umum Badan Otonom tingkat Pusat.
BAB VII
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH
Pasal 22

1.    Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
2.    Pengurus Wilayah Harian Syuriyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib  dan beberapa Wakil Katib;
3.    Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah, terdiri atas Pengurus Wilayah Harian Syuriyah ditambah beberapa A’wan.

Pasal 23

1.    Pengurus wilayah Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris , beberapa Wakil sekretaris, Bendahara dan  Wakil Bendahara.
2.    Pengurus Wilayah lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah Wilayah.

Pasal 24

Pengurus Wilayah Pleno terdiri atas Mustasyar Wilayah, Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah, Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.

BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS CABANG
Pasal 25

1.    Mustasyar Pengurus Cabang  terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
2.    Pengurus Cabang  Harian Syuriyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib  dan beberapa Wakil Katib;
3.    Pengurus Cabang  Lengkap Syuriyah, terdiri atas Pengurus Cabang  Harian Syuriyah ditambah beberapa A’wan.

Pasal 26

1.    Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris , beberapa Wakil sekretaris, Bendahara dan  Wakil Bendahara.
2.    Pengurus Cabang lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah Cabang..

Pasal 27

Pengurus Cabang Pleno terdiri atas Mustasyar Cabang, Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah, Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat ditingkatnya..

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS MEJLIS WAKIL CABANG
Pasal 28

1.    Mustasyar Pengurus Mejlis Wakil Cabang  terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
2.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Harian Syuriyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib  dan beberapa Wakil Katib;
3.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Lengkap Syuriyah, terdiri atas Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Harian Syuriyah ditambah beberapa A’wan.

Pasal 29

1.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris , beberapa Wakil sekretaris, Bendahara dan  Wakil Bendahara.
2.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Mejlis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah ditingkatnya.

Pasal 30

Pengurus Mejlis Wakil Cabang Pleno terdiri atas Mustasyar , Pengurus Mejlis Wakil  Cabang Lengkap Syuriyah, Pengurus Mejlis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat ditingkatnya..

BAB X
SUSUNAN PENGURUS RANTING
Pasal 31

1.    Pengurus Ranting  Harian Syuriyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib  dan Wakil Katib;
2.    Pengurus Ranting  Lengkap Syuriyah, terdiri atas Pengurus Ranting  Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 32

1.    Pengurus Ranting Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2.    Pengurus Ranting lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus  Harian Tanfidziyah ditambah beberapa pembantu,Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah ditingkatnya.



Pasal 33

Pengurus Ranting Pleno terdiri atas Pengurus Ranting Lengkap  Syuriyah, Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah ditambah beberapa pembantu, Ketua-ketua Lembaga dan Kedtua-ketua  Badan Otonom tingkat ditingkatnya..

BAB XI
SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 34

1.    Untuk menjadi Pengurus Ranting atau Mejlis Wakil Cabang, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
2.    Untuk menjadi Pengurus Cabang, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
3.    Untuk menjadi Pengurus Wilayah, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
4.    Untuk menjadi Pengurus Besar, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun;
5.    Keanggotaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah yang dimaksud dalam BAB V Pasal 8 Anggaran Dasar dan BAB I Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
6.    Anggota Luarbiasa dan Anggota Kehormatan tidak diperkenankan menjadi pengurus.

BAB XII
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 35

Pemilihan dan Penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
a.   Rais’Aam, Wakil Rais’Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar dipilih oleh Muktamar;
b.   Rais’Aam dan Wakil Rais’Aam dipilih secara langsung
c.    Ketua Umum dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang diajukan untuk menjadi Ketua Umum mendapat persetujuan dari Rais’Aam dan Wakil Rais’Aam terpilih.
d.   Rais’Aam, Wakil Rais’Aam dan Ketua Umum terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Besar, Mustasyar, Harian Syuriyah dan harian Tanfidziyah, dengan dibantu oleh beberapa anggota mede Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar;
e.   Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Besar Lengkap ditetapkan oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 36

Pemilihan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama:
a.   Rais dan Ketua dipilih oleh Konprensi Wilayah.
b.   Rais dipilih secara langsung
c.    Ketua dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih;
d.   Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Wilayah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konprensi Wilayah.
e.   Pengisian jabatan-jabatan lainuntuk melengkapi susunan Pengurus Wilayah lengkap ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 37

Pemilihan Pengurus Cabang  Nahdlatul Ulama:
a.   Rais dan Ketua dipilih oleh Konprensi Cabang .
b.   Rais dipilih secara langsung
c.    Ketua dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih;
d.   Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Cabang  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konprensi Cabang.
e.   Pengisian jabatan-jabatan lainuntuk melengkapi susunan Pengurus Cabang  lengkap ditetapkan oleh Pengurus Cabang  Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 38

Pemilihan Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Nahdlatul Ulama:
a.   Rais dan Ketua dipilih oleh Konprensi Mejlis Wakil Cabang .
b.   Rais dipilih secara langsung
c.    Ketua dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih;
d.   Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Mejlis Wakil Cabang  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konprensi Mejlis Wakil Cabang.
e.   Pengisian jabatan-jabatan lainuntuk melengkapi susunan Pengurus Mejlis Wakil Cabang  lengkap ditetapkan oleh Pengurus Mejlis Wakil Cabang  Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 39

Pemilihan Pengurus Ranting  Nahdlatul Ulama:
a.   Rais dan Ketua dipilih oleh Konprensi Cabang .
b.   Rais dipilih secara langsung
c.    Ketua dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih;
d.   Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus, dengan dibantu oleh beberapa anggota mede Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Anggota
e.   Pengisian jabatan-jabatan lainuntuk melengkapi susunan Pengurus Ranting  lengkap ditetapkan oleh Pengurus Ranting  Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB XIII
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 40

1.    Apabila terjadi lowongan jabatan Rais’Aam maka Wakil Rais’Aam menjadi Rais’Aam;
2.    Apabila terjadi lowongan jabatan Wakil Rais’Aam maka Wakil Rais’Aam diisi oleh salah seorang Rais yang ditetapkan dalam Rapat Pleno PBNU sebagai pejabat Wakil Rais Aam;
3.    Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Umum maka jabatan Ketua Umum diisi oleh salah seorang Ketua yang ditetapkan dam rapat pleno PBNU sebagai pejabat Ketua Umum;
4.    Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu selain ayat (1), (2) dan (3) maka lowongan jabatan tersebut diisi langsung oleh pejabat dibawahnya yang ditetapkan dalam rapat pleno PBNU;
5.    Apabila pengurus yang berada dibawah urutan langsung tidak ada, maka lowongan jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno PBNU sampai diselenggarakannya Muktamar;
6.    Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Mejlis Wakil Cabang dan Ranting menyesuaikan dengan ketentuan ayat (1) s/d (5) diatas.

BAB XIV
MASA JABATAN

Pasal 41

1.    Masa jabatan dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan dapat dipilih kembali;
2.    Masa jabatan Badan Otonom sesuai ketentuan Badan Otonom yamg bersangkutan.

BAB XV
PERANGKAPAN JABATAN
Pasal 42

1.    Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama. Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom, tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkat kepengurusan yang lain, baik dalam Jam’iyah Nahdlatul Ulama maupun dalam Badan Otonom;
2.    Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom pada semua tingkatan kepengurusan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organisasi Sosial Politik dan organisasi yang berapiliasi kepadanya;
3.    Rincian aturan pelarangan rangkap jabatan tersebut ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pengurus Besar, dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta tenaga yang tersedia.

BAB XVI
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 43

1.    Susunan dan personalia Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang memerlukan pengesahan Pengurus Besar;
2.    Dalam pengesahan susunan dan personalian Pengurus Cabang diperlukan Rekomendasi dari Pengurus Wilayah;
3.    Susunan dan personalian Pengurus Mejlis Wakil Cabang memerlukan pengesahan Pengurus Wilayah dengan Rekomendasi dari Pengurus Cabang;
4.    Susunan dan personalian Pengurus Ranting memerlukan pengesahan Pengurus Cabang  dengan Rekomendasi dari Pengurus Mejlis Wakil Cabang;
5.    Susunan dan personalian Pimpinan Lembaga dan Lajnah tingkat pusat disahkan oleh Pengurus Besar.
6.    Susunan dan personalian Pimpinan Lembaga dan Lajnah dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya masing-masing dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.
Pasal 44

1.    Pengurus Besar dapat membekukan pengurus tingkat dibawahnya melalui keputusan yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Rapat Pengurus Besar Pleno;
2.    Alasan pembekuan harus kuat, baik dilihat secara syar’I maupun secara organisatoris;
3.    Sebelum pembekuaan dilakukan, terlebih dahulu diberi peringatan untuk memperbaiki pelanggarannya sekurang-kurannya 15 (lima belas )hari;
4.    Kepengurusan yang dibekukan dipegang pengurus yang setingkat lebih tinggi, dengan tugas mempersiapkan penyelenggaraan permusyawaratan yang akan memilih pengurus baru;
5.    Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara permusyawaratan untuk memilih pengurus baru.

BAB XVII
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 45

Mustasyar bertugas menyelenggarakan pertemuan, setiap kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya, dalam rangka menjaga kemurnian khittah Nahdiyyah dan ishlahu dzatil bain (arbitrase).

Pasal 46

Pengurus Syuriyah selaku pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas:
a.   Menentukan arah kebijakan, dan mengawasi Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah yang langsung berada dibawah Syuriyah.
b.   Memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunah wal Jama’ah, baik dibidang Aqidah, Syari’ah maupun akhlak/Tasawuf,
c.    Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat Nahdlatul Ulama berjalan diatas ketentuan Jam’iyyah dan agama Islam.
d.   Membimbing, mengarahkan dan mengawasi Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah yang langsung berada dibawah Syuri;yah;
e.   Jika keputusan suatu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah, maka pengurus Syuri’yah berdasarkan keputusan rapat dapat membatalkan keputusan atau langkah perangkat tersebut.

Pasal 47

1.    Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana tugas sehari-hari mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus Syuriyah;
2.    Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas:
a.   Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Syuriyah;
b.   Melaksanakan program Jam’iyah Nahdlatul Ulama;
c.    Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat Jam’iyah yang berada di bawahnya;
3.    Dalam menggerakan dan mengelola program, Pengurus Besar Tanfidziyah berwenang membentuk tim-tim kerja tetap atau sementara sesuai kebutuhan.
4.    Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Mejlis Wakil Cabang dan Ketua Pengurus Ranting karena jabatannya dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Syuriyah sesuai dengan tingkatanya masing-masing;
5.    Pembagian tugas diantara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam peraturan Tata Kerja.

BAB XVIII
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 48

1.    Pengurus berkewajiban:
a.   Menjaga dan menjalankan amat organisasi.
b.   Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi dan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya.
2.    Pengurus berhak:
a.   Membuat kebijaksanaan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama yang lebih tinggi;
b.   Memberikan saran atau koreksi kepada pengurus setingkat lebih tinggi dengan cara dan tujuan yang baik.

Pasal 49

Untuk mengembangkan kelembagaan, dan sumberdaya Jam’iyyah Nahdiatul Ulama, Pengurus Besar berhak melakukan peringatan pengurus tingkat dibawahnya.

BAB XIX
PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL
Pasal 50

1.    Muktamar adalah intansi permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali dalam 5 (lima) tahun;
2.    Muktamat dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
3.    Muktamar dihadiri oleh:
a.   Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
b.   Pengurus Wilayah
c.    Pengurus Cabang
4.    Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang yang sah.
5.    Untuk kelancaran penyelenggaraan Muktamar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6.    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat Rancangan Peraturan Tata-tertib Muktamar yang mencakup susunan dan tata-cara pemilihan pengurus baru.
7.    Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 17 huruf c, dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus Besar Syuriyah dengan ketentuan:
a.   Diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kepentingan umum secara Nasional atau mengenai keberadaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama;
b.   Menyelesaikan masalah-masalah dimaksud (huruf a) tak dapat diselesaikan dalam permusyawaratan lain;
c.    Permintaan Pengurus Besar Syuriyah didasarkan pada keputusan rapat Pengurus Besar Lengkap atau atas rekomendasi musyawarah Nasional Alim-Ulama.

Pasal 51

1.    Musyawarah Nasional Alim Ulama ialah musyawarah Alim-Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriyah, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) priode kepengurusan untuk membicarakan masalah keagamaan;
2.    Musyawarah Alim Ulama yang serupa dapat juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalan satu priede.
3.    Musyawarah tersebut mengundang tokohg-tokoh Alim Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama, terutama Ulama pengasuh pesantren, dan dapat pula mengundang para tenaga ahli yang diperlukan.
4.    Musyawarah Alim-Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasarm Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Muktamar, dan tidak mengadakan pemilihan pengurus baru.

Pasal 52

1.    Konferensi Besar merupakan Intansi permuyawarat tertinggi setelah Muktamar dan diadakan Pengurus Besar.
2.    Konfrensi Besar dihadiri oleh  anggota Pengurus Besar Pleno dan utusan Pengurus Wilayah.
3.    Konfrensi Besar dapat pula diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
4.    Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat.
5.    Konferensi Besar tidak Dapat mengubag Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
6.    Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah peserta Konferensi Besar. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak 1 (satu) suara.
7.    Konferensi Besar dipimpin oleh Pebgurus Besar. Susunan acara dan peraturan tata tertib Konferensi Besar ditetapkan oleh Pengurus Besar.


BAB XX
PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Pasal 53

1.    Konferensi Wilayah adalah Intansi permuyawarat tertinggi untuk tingkat Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Utusan Pengurus Cabang yang ada di Daerahnya, terdiri Syuriyah dan Tanfisdziayah.
2.    Konferensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam 5 (lima ) tahun;
3.    Konferensi Wilayah diselenggarakan atas undangan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Cabang yang ada didaerahnya;
4.    Konferensi Wilayah membicarakan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah, menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Wilayah yang baru dan membahas unsure-unsur keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di daerah wilayah bersangkutan.
5.    Pengurus Wilayah membuat rancangan tata-tertib Konferensi termasuk di dalamnya tata-cara pemilihan pengurus baru untuk disahkan oleh Konferensi.
6.    Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (5) pasal ini, Pengurus Wilayah sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah, mengkaji perkembangan organisasi, dan peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerjma tidak diadakan pemilihan pengurus baru; Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah Cabang di daerahnya. Dalam pengambilan keputusan Pengurus Wilayah sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap cabang yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.
Pasal 54

1.    Konferensi Cabang adalah Intansi permuyawarat tertinggi pada tingkat Cabang, dihadiri oleh Utusan-utusa syuriyah dan Tanfidziah Mejlis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
2.    Konferensi Cabang  diselenggarakan atas undangan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Mejlis Wakil Cabang yang ada didaerahnya;
3.    Konferensi Cabang  membicarakan pertanggung jawaban Pengurus Cabang , menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Cabang  yang baru dan membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di daerah Cabang  yang bersangkutan.
4.    Pengurus Cabang  membuat rancangan tata-tertib Konferensi termasuk di dalamnya tata-cara pemilihan pengurus baru yang diatur dalah ART Bab XII pasal37 untuk disahkan oleh Konferensi.
5.    Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus Cabang  sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun mengada Rapat Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang, mengkaji perkembangan organisasi, dan peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerjma tidak diadakan pemilihan pengurus baru;
6.    Konferensi Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh ½(setengah) jumlah Mejlis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya. Dalamsetiap  pengambilan keputusan Pengurus Mejlis Wakil Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 55

1.    Konferensi Mejlis Wakil Cabang adalah Intansi permuyawarat tertinggi pada tingkat Mejlis Wakil Cabang, dihadiri oleh Utusan-utusa syuriyah dan Tanfidziah Ranting di daerahnya dan diadakan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2.    Konferensi Mejlis Wakil Cabang  diselenggarakan atas undangan Pengurus Mejlis Wakil Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Ranting yang ada didaerahnya;
3.    Konferensi Mejlis Wakil  Cabang  membicarakan pertanggung jawaban Pengurus Mejlis Wakil Cabang , menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Mejlis Wakil Cabang  yang baru dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di daerah Mejlis Wakil Cabang  yang bersangkutan.
4.    Pengurus Mejlis Wakil Cabang  membuat rancangan tata-tertib Konferensi termasuk di dalamnya tata-cara pemilihan pengurus baru yang diatur dalah ART Bab XII pasal38 untuk disahkan oleh Konferensi.
5.    Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus Mejlis Wakil Cabang  sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam dua setengah tahun mengada Rapat Kerja untuk membicarakan pelaksanaan Konferensi Mejlis Wakil Cabang, mengkaji perkembangan organisasi, dan peranannya ditengah masyarakat. Dalam rapat kerja tidak diadakan acara pemilihan Pengurus.
6.    Konferensi Mejlis Wakil Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh ½(setengah) jumlah Ranting di daerahnya. Dalamsetiap  pengambilan keputusan Pengurus Mejlis Wakil Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 56

1.    Rapat Anggota adalah inyansi permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2.    Rapat Anggota diselenggarakan atas undangan Pengurus Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya separoh dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama di Ranting bersangkutan.
3.    Rapat Anggota membicarakab laporan pertanggung jawaban Pengurus Ranting, menyusun rencana kerja untuk 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Ranting baru dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi didaerah Ranting;
4.    Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (3), Pengurus Ranting, sewaktu-waktu dianggap perlu dan sekuramg-kuraangnya dalam dua setengah tahun menyelenggarakan forum musyawarah. Pada forum ini tidak dilakukan pemilihan pengurus.
5.    Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari separoh anggota Nahdlatul Ulama di Ranting tersebut, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.
BAB XXI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 57

Uang pangkal, I’anah syahriyah dan I’anah sanawiyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayaai kegiatan organisasi dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
a.   50% untuk membiayai kegiatan Ranting;
b.   20% untuk membiayai kegiatan MWC;
c.    15% untuk membiayai kegiatan Cabang;
d.   10% untuk membiayai kegiatan Wilayah;
e.   5% untuk membiayai kegiatan Pengurus Besar.

Pasal 58

1.    Dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar kepada Muktamar dilaporkan pula pertanggung jawaban keuangan dan investasi Pengurus Besar, Lembaga, dan Lajnah;
2.    Dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah kepada Konferensi, dilaporkan pula pertanggung jawaban keuangan dan investasi Pengurus Wilayah NU, Lembaga dan Lajnah;
3.    Dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang kepada Konferensi, dilaporkan pula pertanggung jawaban keuangan dan investasi Pengurus Cabang NU, Lembaga dan Lajnah;
4.    Dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus Mejlis Wakil Cabang kepada Konferensi, dilaporkan pula pertanggung jawaban keuangan dan investasi Pengurus Mejlis Wakil Cabang;
5.    Dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus Ranting kepada Rapat Anggota dilaporkan pula pertanggung jawaban keuangan tingkat Ranting.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

1.    Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh keputusan Pengurus Besar;
2.    Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar.

Ditetapkan di            : Kediri
Tanggal         : 17 Sya’ban 1420 H/25 Nopember 1999 M

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO XI

Prof.Dr.Sayyid Aqiel Al Munawwar (Katib)
HM.Rozi Munir,SE,MSc. (Ketua)
H.Ahmad Bagja. (Sekretaris)
Tim Perumus:
KH.Drs.A.Hafid Usman (PBNU), Ketua merangkap Anggota
H.Abdul Hadi (Kal-Sel) Wakil Ketua merangkap Anggota.
Drs.H.Sarbini Mahya (Irja) Sekretaris merangkap Anggora.
Prof.Dr.A.Rifai Siregar (Sumut) Anggota.
KH.Abdul Mujib Imrion (Jatim) Anggota.
DR.KH.Sahabudin (SulSel) Anggota
Drs.Marinah Hadi (NTB) Anggota
Ratu Dian Hatifah, S.Ag (PP-IPPNU), Anggota
Drs.Hasim Umasuqi (Maluku) Anggota.


DAFTAR  PUSTAKA

1.    Drs.H.M.Solihin, Identitas NU Faham Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah, CV.Mitra Usaha Mandiri Karawang 2002.
2.      A. EFFENDY CHOIRIE, PKB POLITIK JALAN TENGAH NU EKSPERIMENTASI PEMIKIRAN ISLAM INKLUSIF DAN GERAKAN KEBANGSAAN PASCA KEMBALI KE  KHITTAH  1926, Pustaka Ciganjur, Jakarta  Januari, 2002
3.    Andree Feillard, NU Vis-√†-vis NEGARA, LkiS Yogyakarta, Maret 1999.
4.    Hairus Salim HS dan Muhammad Ridwan, KULTUR HIBRIDA, LkiS Yogyakarta, 1999.
5.    H. Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM Sinar Baru Algensindo, 2002.
6.    Ustd.Drs.Moh.Saifulloh Al-Aziz S., RISALAH MEMAHAMI ILMU TASHAWWUF, Terbit Terang, Surabaya 28 April 1998.
7.    Dr. Ihsan Ilahi Dhahir, SEJARAH HITAM TASAWUF, Latar Belakang Kesesatan Kaum Sufi, Darul Falah, Jakarta Agustus 2001.
8.    Hartono Ahmad Jaiz, Tasawuf Belitan Iblis, Darul Falah, Jakatra, Juni 2002.
9.    M.Imdadun Rahmat (ED.), KRITIK NALAR FIQH NU, TRANSFORMASI PARADIGMA BAHTSUL MASA’IL. LAKPESDAM, Jakarta Agustus 2002.
10. Imam Baehaqi, KONTROVERSI ASWAJA, LkiS Yogyakarta, Januari 2000.
11. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, MANHAJ AHLI SUNNAH MENGHADAPI AHLI BID’AH, Jakarta Juli 2002.
12. Martin Vann Buinessen, POLITIK NU PASKA GUS DUR: Back to Situbondo.Elsad, Surabaya 2002.
13. Aminoto Sa’doellah, Bahsul Masail; ORTODOKSI TANPA RESONANSI, Elsad, Surabaya 2002.
14. Fawaizul Umam PEMBERDAYAAN NAHDIYIN MODAL SOSIAL NU, Elsad, Surabaya 2002.
15. KH. Abdul Muhit Muzadi, MENATA NU DENGAN LISAN DAN TELADAN, Elsad, Surabaya 2002
16. Drs. Choirul Anam, PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NU, Bisma Satu, Surabaya, 1999.
17. KH.Sirajuddin Abbas, I’itiqad Ahlussunnah wal jama’ah  Pustaka Tarbiyah, Jakarta 1985.
18. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, FIQH PRAKTIS BAGI KEHIDUPAN MODERN, Gema Insani Jakarta, 2002.
19. Sukron Kamil, ISLAM DAN DEMOKRASI, Gaya Media Pratama, Jakarta Maret 2002.
20. Dr. Said Ramadhan Al-Buthi, Pustaka Al-Kausar, Jakarta Oktober 2001.
21. KH.Drs.Hasyim Muzadi, NAHDLATUL ULAMA DITENGAH AGENDA PERSOALAN BANGSA, Logos Jakarta Nopember 1999.
22. Dr.Muhammad Aw.Al-Aqil, MANHAJ AQIDAH IMAM SYAFI,I, Pustaka Iman Asy-Syafi”i. Bogor, 2002.
23. DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Pengembangan Organisasi dan Kader Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Juli 2001.
24. Dr.Achmad Fathoni Rodli, Berguru Kepada Bapak Bangsa, kumpulan esai menelusuri jejek pemikiran KH.Abdurahman Wahid, GP.ANSOR, Jakarta, November 1999.
25. Drs.Teuku May Rudy, SH,MA,MIR, Pengantar Ilmu Politik, Eresco Bandung 1993.
26. Dr.M. Abdurrahman, MA, Dinamika Msyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh, Remaja Rosdakarya Bandung Mei 2002.
27. Dr. Muhammad ‘Utsman Najati, Jiwa Manusia dalam Sorotan Al-Qur’an, Cendikia Sentra Muslim Jakarta Juni 2001.
28. Drs.Muhammad Iqbal,M,Ag. Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam, Gaya Media pratama Jakarta, Februari 2001.
29. Tap MPR hasil sidang tahun 1999 beserta perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Arkola Surabaya.
30. Dr.Abdul Hamid Mursi, SDM Yang Produktif Pendekatan Al-Qur’an dan Sain, Gema Insani Press Jakarta 1997.

Catatan Singkat
Bidodata Penulis

Drs. H. Muhammad Solihin, dilahirkan di Dusun Poponcol, Desa Cilewo ( Sekarang Desa Ciwulan) Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pada tanggal 26 Februari 1966, anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak. H. Wahyudin bin Encim dan Ibu Hj. Salamah binti saju.
Nama Istri Lutfiah pasangan suami istri KH.Abu Bakar Siddiq dan Hj. Fatimah, anak terakhir dari sebelas bersaudara.
Nama putri, ananda Eva Nurfadilah, lahir 13 Juli 1996

Jenjang Pendidikan
Sekolah Dasar pada tahun 1977, tamat pada tahun 1982 di SD Cilewo III, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1982 di SMPN Telagasari,
Sekolah Menegah Atas pada tahun 1985 tamat pada tahun 1988 di SMAI Cipasung Tasik Malaya,
Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Fakultas Syari’ah Jurusan Peradilan Agama pada tahun 1988 tamat pad atahun 1992 di Tasik Malaya.



Pengalaman Organisasi

1.    Pemuda Ansor pada tahun 1987 - 1992 Jabatan Litbang Pemuda  Ansor Cabang Karawang.
2.    Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Islam Karawang tahun 1987 - 1992 Jabatan Ketua Satu.
3.    Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1998 Jabatan anggota, sekarang Tim Ahli Bidang Ekonomi. MWC NU Lemahabang.
4.    Lembaga Pengembangan  Pengusaha Kecil. Menengah dan Koperasi (LP 2 KMK) Jabatan Sek Jen tahun 1997.
5.    Lembaga Keuangan Syari’ah Baetulmal Wa Tanwil Al-Mu’min Lemahabang tahun 1999 s/d 2003, Jabatan Ketua       
6.    Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keuangan Mikro, tahun 1999 jabatan Analis Kredit.
7.    Koperasi Unit Usaha Asosiasi Petani Karawang tahun 2000 s/d 2005 Jabatan Ketua.
8.    Yayasan Pendidikan Islam As-Sa’idiyah tahun 2000, sebagai pendiri sekaligus Sekretaris Yayasan.
9.    Asosiasi Petani Karawang tahun 1999 s/d 2003, Jabatan Ketua
10. Lembaga Penelitian Pengembangan, Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Pariwisata Alam (LP 3SKPA) tahun 2001 s/d 2005, Jabatan Ketua.
11. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tahun 2002 s/d 2007 Jabatan Wakil Ketua.
12. Forum Pengkajian Strategi Pembangunan Karawang Tahun 1999 S/D Sekarang Jabatan Anggota


Moto Hidup
Hidup Mulia atau Mati Sahid


Visi Hidup
Menjadi Memanusia Paripurna, yang berilmu amalian beramal ilmiah dan berakhlakul karimah.

Misi Hidup
1.    Membebaskan umat manusia dari penindasan, keserakahan, kesewenang-wenangan dan ketidak adilan.
2.    Menjadikan manusia sebagai mitra manusia lainnya, sehingga tidak ada istilah juragan dan budak belian, tidak ada istilah bawahan dan atasan yang ada adalah mitra dan kemitraan.
3.    Membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan dan penjajahan kaum kapitalis. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar